Berita Terkini Stranas AKPSH

Papua Barat, 31 Agustus – 2 September 2022 – Sosialisasi monitoring dan evaluasi bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan terkait pelaksanaan Strategi Nasional Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (Stranas AKPSH). Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengetahui hambatan, tantangan, serta praktik baik yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0 – 17 di Provinsi Papua Barat hanya sebesar 89,85% per Juli 2022. Untuk meningkatkan capaian adminduk tersebut, Dinas Dukcapil Provinsi Papua Barat menetapkan indikator kinerja sebagai berikut:

Perekaman KTP-el sebesar 99,3%;
Kepemilikan KIA sebesar 40%;
Penggunaan kertas putih pada 18 dokumen kependudukan;
Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada 18 dokumen;
Layanan Adminduk secara online;
Pelayanan terintegrasi;
Kepemilikan akta kelahiran sebesar 97%;
Perjanjian Kerja Sama (PKS);
Akses pemanfaatan data; dan
Penggunaan buku pokok pemakaman.

Praktik baik dalam pelayanan adminduk telah dilakukan seperti jemput bola, nikah massal, dan kerja sama dengan fasilitas layanan kesehatan maupun pemerintah desa. Beberapa desa di Kabupaten Sorong telah memiliki kader yang berfungsi untuk membantu masyarakat dalam pengurusan adminduk. Selain itu, untuk mempermudah penjangkauan dan pelayanan adminduk juga telah diterapkan Kios Kampung yang berada di Distrik Klamono dan Distrik Mariat bekerja sama dengan kader maupun pemerintah desa setempat. Dinas Pendidikan juga telah memberikan himbauan kepada sekolah dari tingkat PAUD sampai SMP kepada wali murid agar dapat mengurus akta kelahiran anak yang digunakan dalam pelayanan pendidikan. Di Kelurahan Malasom, terdapat kerja sama dengan posyandu dalam pencatatan anak yang baru lahir untuk memperoleh akta kelahiran dan KIA. Selain pencatatan adminduk, pendataan penduduk non permanen telah dilakukan sejak tahun 2019 bersama dengan FKPM (Forum Kemitraan Polisi Masyarakat).

Dalam pelayanan adminduk, Dinas Dukcapil Kabupaten Raja Ampat telah melakukan kegiatan jemput bola tidak hanya menggunakan transportasi darat melainkan tranportasi laut. Terkadang kegiatan ini dapat dilakukan sebanyak 5 kali pada lokasi yang sama. Hal tersebut dikarenakan masyarakat pada umumnya berprofesi sebagai nelayan sehingga sulit untuk dijumpai. Selain itu, untuk menghindari terjadinya data ganda pada saat pelayanan adminduk, Dinas Dukcapil setempat menggunakan Surat Baptis.

Sejumlah tantangan dijumpai dalam pencatatan adminduk di Provinsi Papua Barat diantaranya sebagai berikut.

Kondisi geografis yang terdiri dari pegunungan dan kepulauan membuat akses menuju lokasi tersebut sulit untuk dijangkau.
Masih terdapat perkawinan adat yang tidak memperbolehkan pernikahan tersebut dicatatkan secara hukum dan agama apabila syarat adat belum terpenuhi.

Untuk menghadapi tantangan tersebut dan meningkatkan cakupan adminduk, pemerintah Provinsi Papua Barat membentuk komitmen bersama sebagai berikut:

Melakukan pendekatan dan sosialisasi akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan kepada tokoh adat dan masyarakat;
Sinkronisasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dalam pelaksanaan pecepatan administrasi kependudukan untuk pengembangan statistik hayati;
Melakukan monitoring bersama organisasi perangkat daerah terkait dalam pelaksanaan jemput bola;
Peningkatan alat dalam pelayanan adminduk;
Penyediaan transportasi laut; dan
Menyusun peraturan/keputusan/SOP terkait dengan perbaikan pelayanan adminduk.

Jayapura, 29 Agustus – 1 September 2022 – Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (Stranas AKPSH) merupakan bentuk pemantauan dan pelatihan yang bertujuan untuk mengadvokasi dan memberikan pemahaman berbagai isu dan hambatan terkait penyelenggaran administrasi kependudukan. Provinsi Papua menjadi salah satu lokasi target kegiatan yang bertujuan untuk melatih Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat provinsi. Tidak hanya itu, kegiatan juga dilaksanakan di kabupaten agar dapat melakukan monitoring dan evaluasi secara mandiri. Secara umum, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi pedoman dalam pelaksanaan Stranas AKPSH di Provinsi Papua. Sosialisasi dilakukan oleh Tim Sekretatiat Nasional Stranas AKPSH yang dihadiri Pemerintah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Keerom yang terdiri dari Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Dukcapil, Himpaudi, Dinas Pendidikan, DPMK, Dinas Kesehatan, DP3A, dan rumah sakit setempat.

Persentase Kepemilikan akta kelahiran di Kota Jayapura telah mencapai 91,75% sedangkan di Kabupaten Jayapura baru mencapai 79% per Agustus 2022. Kepemilikan akta kelahiran merupakan hak dasar setiap warga negara. Terdapat keterkaitan antara kepemilikan dokumen akta kelahiran dengan akses pelayanan pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Capaian tersebut belum memenuhi target nasional sebesar 97%. Kepemilikan akta kelahiran menjadi salah satu syarat bagi anak untuk memasuki pendidikan formal sehingga kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan akta kelahiran perlu ditingkatkan.

Selain pencatatan akta kelahiran, pencatatan adminduk lainnya tentunya juga perlu ditingkatkan. Masih terdapat tantangan dalam pencatatan adminduk diantaranya:

Kesadaran penduduk untuk mengurus akta kelahiran meskipun telah diberikan surat keterangan kelahiran di buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) masih rendah;
Banyak kelahiran penduduk dari luar Kabupaten Jayapura;
Terjadinya pernikahan adat dan kelahiran di bawah umur yang membutuhkan pengesahan dari pengadilan agar dapat mencatatkan perkawinan dan kelahiran secara hukum negara;
Kondisi geografis yang membuat lokasi sulit dijangkau; dan
Infrastruktur, sarana, dan prasarana komunikasi yang kurang memadai.

Guna menghadapi tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah penguatan lintas sektor dalam upaya peningkatkan ketercapaian diantaranya:

Rapat koordinasi dengan stakeholder terkait dalam pendataan administrasi kependudukan;
Melaksanakan program “Dukcapil Menyapa Masyarakat” yang disiarkan melalui radio;
Melakukan pelayanan jemput bola khususnya bagi kelompok rentan adminduk;
Melakukan pelayanan online melalui website dan media sosial;
Melaksanakan program nikah massal yang bekerja sama dengan gereja untuk pencatatan pernikahan;
Melakukan kerja sama dengan RSUD Yowari;
Melakukan kerja sama dengan OPD dan beberapa lembaga non pemerintah seperti Dinas Pendidikan, Himpaudi, TNI, dan Polri dalam memperluas cakupan pencatatan adminduk;
Melakukan pelatihan kepada aparatur distrik dalam pencatatan adminduk;
Perlu perumusan kebijakan bagi penduduk non permanen; dan
Pemanfaatan kader kampung untuk mempermudah akses bantuan pendidikan dan kesehatan.

Berdasarkan hasil identifikasi tantangan dan inovasi tersebut, perlu peningkatan dan pengembangan metode sosialisasi dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat hingga pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan. Selanjutnya, perlu peningkatan kolaborasi di tingkat pusat dengan melibatkan kementerian/lembaga guna memberikan solusi terhadap tantangan yang dihadapi oleh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota.

Bima, 13 September 2022 – Data kependudukan merupakan elemen penting dalam pembangunan nasional yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana anggaran, parameter, penentuan kebijakan, dan pelaksanaan program pembangunan. Guna mewujudkan satu data kependudukan Indonesia, pemerintah melaksanakan uji coba Sistem Statistik Hayati Indonesia (SSHI). Di Tahun 2022, Kota Bima menjadi lokasi Pilot Project dalam pelaksanaan uji coba SSHI yang merupakan kerja sama antara Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Pemerintah Kota Bima khususnya Dinas Dukcapil. Kota Bima dipilih sebagai lokasi Pilot Project karena jumlah migrasi penduduk Kota Bima sangat tinggi dimana banyak penduduk asli yang berada di luar Kota Bima. Uji Coba yang dilakukan dapat diakses melalui situs indah.go.id dengan harapan data tersebut dimanfaatkan oleh pemerintah daerah guna merancang perencanaan, pelaporan, dan evaluasi di Kota Bima.

Statistik hayati (vital statistics) merupakan kumpulan statistik yang terdiri dari peristiwa penting dalam hidup seseorang serta karakteristik yang relevan dari peristiwa tersebut dan orang-orang yang bersangkutan. Beberapa pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan diantaranya seperti kelahiran, pernikahan, perceraian, dan kematian. Statistik hayati bermanfaat sebagai pertimbangan dalam pembuatan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan program pembangunan di semua tingkat administrasi pemerintahan. Selain itu, statistik hayati dapat digunakan indikator-indikator pembangunan (SDGs) seperti tingkat kelahiran, kematian, kesuburuan, kematian menurut usia, pernikahan, dan perceraian. Statistik hayati ini telah diterapkan di berbagai negara seperti Bhutan, Vanuatu, Georgia, dan Singapura yang berfokus kepada kelahiran, kematian, dan penyebab kematian.

Saat ini, capaian perekaman kependudukan di Kota Bima telah mencapai 104,51%. Sedangkan pencatatan KIA hanya 37,87%. Hasil Long Form (LF) Sensus Penduduk (SP) Tahun 2020 dapat menjadi bahan evaluasi kondisi penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya Kota Bima. Data LF dapat menjadi kontrol dalam pengukuran statistik khususnya dalam penghitungan parameter dengan metode langsung. Uji coba dilakukan di lingkup kabupaten dan selanjutnya hasil tersebut akan dikembangkan statistik hayati dengan penyamaan konsep bersama Dukcapil. Uji coba dapat menjadi pembelajaran untuk dapat diterapkan di seluruh Indonesia. Adapun proses bisnis uji coba SSHI di Kota Bima sebagai berikut:

Melakukan persiapan;
Petugas Pendataan Langsung (PPL) melakukan pendataan lapangan;
Petugas Koordinator Sensus Kecamatan (Koseka) melakukan pemeriksaan data hasil lapangan;
Petugas Dukcapil meninjau data hasil lapangan;
Diperoleh data hasil uji coba hasil pemeriksaan oleh Petugas Koseka dan Petugas Dukcapil;
Menyusun statistik hayati; dan
Menyampaikan data balikan ke Dukcapil.

Hasil uji coba ini tentunya perlu dilakukan penguatan antar stakeholder terkait dengan mengembangkan platform yang dapat menyajikan informasi statistik hayati secara up to date serta penyusunan laporan statistik hayati yang mencakup peristiwa penting. Selain itu, perlu dukungan dan komitmen dalam mewujudkan Satu Data Kependudukan Indonesia untuk menghasilkan SSHI serta pembuatan pedoman teknis SSHI.