Berita Stranas AKPSH

Denpasar, 20 November 2024 - Sehubungan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (Stranas AKPSH), Kementerian PPN/Bappenas bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pusat Statistik berhasil menghasilkan Laporan Statistik Hayati Indonesia 2019-2023. Langkah ini sejalan dengan tujuan Stranas AKPSH, yaitu menyediakan statistik hayati yang akurat, lengkap, dan tepat waktu. Peluncuran Laporan Statistik Hayati Indonesia 2019-2023 pada 17 Oktober 2024 menjadi bukti komitmen Indonesia dalam mendukung Regional Action Framework on CRVS in Asia and Pacific 2015-2024. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar, serta memastikan perencanaan dan evaluasi program pembangunan berbasis data yang akurat.

Dengan telah secara resminya laporan ini diterbitkan maka dipandang perlu untuk melakukan Sosialisasi Laporan Statistik Hayati, serta diskusi terkait pendalaman keberlanjutan Statistik Hayati dan pelaksanaan pelayanan Administrasi Kependudukan yang telah diselenggarakan pada 19-22 November 2024 bersama Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam kegiatan tersebut, dilakukan kunjungan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemerintah desa di Provinsi Bali untuk mengidentifikasi temuan, saran, dan masukan dalam mendukung keberlanjutan Statistik Hayati.

Dalam Sosialisasi dan Diskusi Pendalaman Laporan Statistik Hayati bersama Pemerintah Daerah Provinsi Bali, Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial Kementerian PPN/Bappenas, Muhammad Cholifihani, menyampaikan pentingnya keberlanjutan statistik hayati dalam perencanaan pembangunan melalui Peraturan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Stranas AKPSH, bertujuan menyediakan statistik hayati yang akurat dan dapat diakses oleh K/L/D serta publik, yang dapat dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan dan pelayanan publik yang inklusif dan berkelanjutan.

Selain itu, perwakilan Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Badan Pusat Statistik, Alfina Fasriani, memberikan apresiasi atas pencapaian Indonesia dalam menyediakan Laporan Statistik Hayati 2019-2023 sebagai bagian dari komitmen regional Asia Pasifik, serta menekankan pentingnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sesuai regulasi yang berlaku, dengan harapan Laporan Statistik Hayati Indonesia dapat diluncurkan setiap tahun dan menampilkan data AKPSH hingga tingkat yang lebih rendah.

Dalam sesi diskusi terarah bersama perwakilan dari BPS Provinsi Bali, BPS Kabupaten Klungkung, BPS Kabupaten Badung, Bappeda Provinsi Bali, Disdukcapil Provinsi Bali, Dinkes Provinsi Bali, Bappeda Kabupaten Badung, Disdukcapil Kabupaten Badung, Dinkes Kabupaten Badung, Bappeda Kabupaten Klungkung, Disdukcapil Kabupaten Klungkung, dan Dinkes Kabupaten Klungkung, masing-masing memaparkan capaian, praktik baik, dan tantangan dalam mendukung pencapaian Stranas AKPSH hingga 2024. Capaian tersebut akan dikompilasi sebagai bahan laporan akhir yang diteruskan ke OPD lebih atas untuk diproses dan diteruskan ke pemerintah pusat.

Dari hasil sosialisasi dan diskusi ini menegaskan bahwa pengembangan Statistik Hayati memegang peranan penting untuk mendukung perencanaan pembangunan nasional, pelayanan publik, dan pencapaian SDGs. Penguatan sistem registrasi sipil serta kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk menghasilkan data berkualitas, khususnya terkait kelahiran, kematian, dan penyebab kematian. Tiga dokumen utama, yakni Modul Pengantar, Pedoman Teknis, dan Laporan Statistik Hayati 2019–2023, telah disusun sebagai panduan dalam pengembangan statistik hayati. Meskipun implementasi pencatatan kelahiran dan kematian telah berjalan, tantangan seperti kesadaran masyarakat dan kualitas data daerah masih harus diatasi, dengan target perluasan ke data pernikahan dan perceraian pada 2025–2029.

Surakarta, 28 November 2024 - Kementerian PPN/Bappenas melalui Sekretariat Nasional (Seknas) Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (Stranas AKPSH) mengadakan Sosialisasi dan Diskusi Penerapan Materi Ajar Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang Terinsersi dalam Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Sebelas Maret Surakarta. Kegiatan ini merupakan bagian dari tindak lanjut implementasi Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (Stranas AKPSH), khususnya pada kegiatan 2.1.2 pengembangan program edukasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di lembaga pendidikan tinggi. 

Dalam sambutannya, Koordinator Pelaksana Sekretariat Nasional Stranas AKPSH, Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas, Hartaty Sirait menyampaikan pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap administrasi kependudukan melalui jalur pendidikan tinggi. Melalui penerapan Buku Ajar MKWK yang memuat materi tentang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang telah diluncurkan pada 14 Oktober 2024. Diharapkan mahasiswa dapat memahami peran identitas hukum dalam menjamin hak sipil, sosial, dan ekonomi setiap warga negara. Materi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang terdapat pada Bab VI dan VII, harapannya mahasiswa dapat memahami pentingnya pencatatan peristiwa kependudukan, termasuk untuk kelompok rentan. Melalui pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa memiliki pemahaman yang mendalam akan identitas hukum dan berperan aktif dalam mendukung kepemilikan identitas yang terlindungi bagi semua warga negara Indonesia. 

Selain itu, Sub Koordinator Kurikulum dan Capaian Pembelajaran, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nur Marsyitah Syam menegaskan bahwa integrasi materi ini telah resmi diwajibkan melalui Surat Edaran Dirjen Belmawa No. 6659/E2/DT.00.00/2024. Sementara itu, Perwakilan Tim Penyusun Buku Ajar MKWK Pendidikan Kewarganegaraan, Winarno Narmoatmojo menyampaikan Materi Kegiatan Belajar VI dan VII MKWK PKN terdiri dari Konsep Warga Negara dan Kewarganegaraan; Pentingnya Menjadi Warga Negara; Sumber Informasi tentang Warga Negara dan Penduduk Indonesia; Pentingnya Menjadi Warga Negara; dan Pentingnya Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

Sejumlah perwakilan dari perguruan tinggi di Surakarta memberikan tanggapan dalam sesi diskusi. Dosen MKWK Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Setia Budi Surakarta Peni Pujiastuti menekankan peluang kolaborasi dengan Disdukcapil sebagai bagian dari penguatan kurikulum. Serta Dosen MKWK Pendidikan Kewarganegaraan, Institut Seni Indonesia Surakarta, Esti Rahmayanti menunjukkan integrasi kreatif materi kewarganegaraan bisa melalui inovasi media seni visual dan film yang dihasilkan mahasiswa.

Kegiatan ini juga mencakup kunjungan dan wawancara ke Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Bappeda Kota Salatiga, dan Dinas Dukcapil Kota Salatiga. Di UIN Raden Mas Said, diskusi berfokus pada potensi integrasi materi ajar ke dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Sementara itu, Bappeda Kota Salatiga dan Dinas Dukcapil Salatiga memaparkan tantangan geografis dan infrastruktur layanan, sekaligus berbagi praktik baik dalam penguatan tata kelola kependudukan di wilayahnya 

Secara keseluruhan, kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat temuan awal sekaligus menggali lebih dalam praktik baik, tantangan dan potensi pengembangan dalam penerapannya materi tersebut. Penerapan materi adminduk dalam MKWK Pendidikan Kewarganegaraan menjadi salah satu strategi konkret dalam mendukung pencapaian target nasional Stranas AKPSH serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya pada indikator 16.9 tentang identitas hukum untuk semua. Melalui langkah berkelanjutan ini, mencerminkan komitmen Tim Produksi Statistik Hayati untuk menyelaraskan kebijakan pendidikan dengan layanan kependudukan, mendukung pengembangan statistik hayati yang lebih baik, dan mewujudkan sistem administrasi kependudukan yang efektif serta inklusif.

Kota Tanjung Pinang, 11 September 2024 - Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial (Direktorat KJS), Kementerian PPN/Bappenas melakukan kunjungan dan wawancara terkait pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 tentang Stranas AKPSH di Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan kunjungan dan wawancara dilaksanakan masing-masing. Kunjungan yang dipimpin oleh Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas, ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam pelayanan administrasi kependudukan di Provinsi Kepulauan Riau, serta mengamati praktik-praktik baik yang dapat menjadi bahan pembelajaran dan perumusan kebijakan di tingkat pusat. 

Kegiatan dimulai mengunjungi beberapa instansi terkait dan FGD di Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan dan membangun koordinasi implementasi strategi, arah kebijakan, sasaran, serta kegiatan yang tercantum dalam Stranas AKPSH, khususnya di tingkat pemerintah daerah. Melalui Kunjungan dan wawancara tersebut, pemerintah pusat dan daerah berbagi informasi tentang strategi koordinasi dan peningkatan kualitas data kependudukan, pelaksanaan Stranas AKPSH dalam perencanaan pembangunan, serta pemanfaatan data kependudukan untuk pembangunan daerah. Direktorat KJS juga menerima masukan dan saran dari pemerintah daerah sebagai bagian dari pemantauan dan evaluasi untuk mendorong serta memperkuat pelaksanaan Stranas AKPSH dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan. 

Dalam kunjungan wawancara, tim mengumpulkan informasi terkait pelaksanaan administrasi kependudukan yang mendukung pengembangan statistik hayati di pemerintah daerah.  Salah satu praktik baik dari Sekolah Luar Biasa 2 Kota Tanjung Pinang adalah menerima kunjungan dari Disdukcapil Kota Tanjung Pinang untuk membantu pemenuhan kebutuhan identitas bagi siswa yang belum memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) dan melakukan penyebaran informasi melalui Whatsapp grup, tatap muka, baliho dan spanduk, serta sosial media terkait pentingnya pencatatan peristiwa kependudukan. 

Beberapa catatan dari hasil kunjungan ditemui bahwa data kependudukan yang berasal dari berbagai sumber dapat menyebabkan ketidakseragaman dan inkonsistensi data.  Selain itu keterbatasan sumber daya (anggaran, teknologi, dan sumber  daya   manusia)   dapat  mempengaruhi   kualitas   dan  ketersediaan   data kependudukan.  Minimnya koordinasi antar lembaga terkait dalam pengumpulan, pemutakhiran, dan penyebaran data kependudukan juga dapat menghambat akses dan pemanfaatan data yang efektif.  Hasil temuan ini akan menjadi masukan bagi pemerintah pusat untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mendukung peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan untuk pengembangan statistik hayati.

Kab. Sumedang, 7 November 2024 - Kementerian PPN/Bappenas melalui Sekretariat Nasional (Seknas) Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (Stranas AKPSH) mengadakan Sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) Penerapan Materi Ajar Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang Terinsersi dalam Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Padjadjaran Kabupaten Sumedang. Kegiatan ini merupakan bagian dari tindak lanjut implementasi Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (Stranas AKPSH), khususnya pada kegiatan 2.1.2 pengembangan program edukasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di lembaga pendidikan tinggi. Kegiatan ini dihadiri perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, tim penyusun modul MKWK, serta perwakilan dari berbagai universitas di Kota Bandung dan Kabupaten Sumedang.

Dalam sambutannya, Koordinator Pelaksana Sekretariat Nasional Stranas AKPSH, Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas, Hartaty Sirait menyampaikan kepemilikan identitas kependudukan menjadi kunci dalam menjamin status hukum, mengakses layanan dasar, dan mendukung penyediaan data dan informasi kependudukan nasional. Melalui penerapan Buku Ajar MKWK yang memuat materi tentang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang telah diluncurkan pada 14 Oktober 2024. Buku ajar tersebut resmi diterapkan di seluruh perguruan tinggi sesuai Surat Edaran Ditbelmawa No. 6659/E2/DT.00.00/2024. Isinya mencakup memahami pentingnya pencatatan peristiwa kependudukan, termasuk untuk kelompok rentan.  Diharapkan mahasiswa dapat memahami peran identitas hukum dalam menjamin hak sipil, sosial, dan ekonomi setiap warga negara. 

Dalam sesi diskusi, sejumlah perwakilan perguruan tinggi turut memberikan masukan. Dosen MKWK Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Padjadjaran, Ali, mengajak kilas balik terkait metode terbaik penyampaian materi administrasi kependudukan, sekaligus mendorong penyediaan materi pendukung bagi dosen agar pemahaman mahasiswa lebih memahami materi tersebut. Sementara itu, Perwakilan Biro Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Sebelas April, Sukmayadi, menyoroti belum meratanya penyebaran Surat Edaran terkait penerapan modul Buku Ajar MKWK.

Beberapa catatan dari hasil FGD ditemui bahwa masih perlunya penyepakatan evaluasi konten buku, penambahan referensi, dan sosialisasi berkelanjutan, termasuk ke perguruan tinggi keagamaan di bawah Kementerian Agama. Materi ini diharapkan tidak hanya menjadi teori, tetapi juga membentuk kepedulian mahasiswa terhadap pentingnya pencatatan kependudukan bagi setiap warga negara serta sekaligus mencerminkan komitmen Tim Produksi Statistik Hayati untuk menyelaraskan kebijakan pendidikan dengan layanan kependudukan, mendukung pengembangan statistik hayati yang lebih baik, dan mewujudkan sistem administrasi kependudukan yang efektif serta inklusif.

Jakarta, 3 Mei 2024 – Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan sosialisasi dukungan produksi statistik hayati Indonesia, Sekretariat Tim Nasional Stranas AKPSH (Seknas Stranas AKPSH) bersama dengan Vital Strategies (VS) dan Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA-UI), mengunjungi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam hal ini Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil).  Selain sosialisasi, kegiatan ini juga merupakan bagian dari persiapan Kick-off Meeting produksi Statistik Hayati Indonesia yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Juni 2024.  Dalam kunjungan tersebut, tim menyampaikan kembali salah satu tujuan Perpres 62 Tahun 2019 Tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (Stranas AKPSH), yaitu menyediakan statistik hayati yang akurat, lengkap, dan tepat waktu. Dari kunjungan ini diharap dapat mengintensifkan langkah penguatan pencatatan sipil dan produksi statistik hayati secara berkelanjutan, sekaligus mendapatkan masukan dan informasi terkait pengembangan statistik hayati dari Ditjen Dukcapil.

Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK), Dr. Handayani Ningrum, bersama perwakilan Direktorat Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Direktorat Integrasi Data Kependudukan Nasional, Kemendagri, menerima secara langsung rombongan Seknas.  Ibu Ningrum menyampaikan data cakupan identitas kependudukan secara nasional dan konsep pemantauan (monitoring) Sistem Informasi Integrasi Data Kependudukan (M-SINK) milik Ditjen Dukcapil.  Sistem M-SINK ini  dipakai untuk memantau data SIAK yang digunakan lintas kementerian/lembaga, yang mencakup data kelahiran, kematian, pindah dan datang, serta pernikahan dan perceraian agar lebih akurat dan selalu terkini.  Konsep ini akan menguntungkan 17 kementerian/lembaga dalam melakukan sinkronisasi data ke Kemendagri.  Adapun 4 institusi utama yang menjadi pengguna data kependudukan dan pencatatan sipil adalah Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Mahkamah Agung, dan kantor dinas dukcapil.

Selain itu, Dr. Handayani Ningrum menegaskan komitmen Kementerian Dalam Negeri untuk terus bertanggung jawab atas pengumpulan dan pengolahan data kependudukan dalam menghasilkan statistik hayati Indonesia sesuai dengan amanat Perpres Nomor 62 Tahun 2019.  Sehingga penting bagi Seknas AKPSH untuk dapat terus memfasilitasi koordinasi pengembangan statistik hayati ini melalui penerbitan regulasi yang diusulkan berbentuk Rencana Aksi Nasional (RAN) Perpres AKPSH 2025-2029.  Peraturan tersebut juga akan mengatur aspek-aspek perlindungan data serta menguatkan keterlibatan kementerian lain dalam pengolahan data statistik hayati untuk perencanaan kebijakan nasional.

Dalam diskusi, Tim Seknas AKPSH menanggapi masukan tersebut dengan menyambut baik komitmen Kemendagri untuk mendukung pengembangan statistik hayati dan penerbitan regulasi yang mengaturnya.  Namun demikian, dengan mempertimbangkan bahwa proses penerbitan sebuah perpres akan memakan waktu yang lama sementara masa berlaku Perpres Stranas AKPSH hanya sampai tahun 2024, maka untuk saat ini Seknas sedang menyiapkan draf Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas sebagai dasar regulasi untuk pengembangan statistik hayati Indonesia.  Di sisi lain Seknas juga tetap akan menyiapkan draf Perpres untuk dasar regulasi yang lebih kuat.  Ditambahkan oleh PUSKAPA-UI, penggunaan Perpres SDGs Nomor 111 Tahun 2022 bisa menjadi pilihan untuk mendapatkan kewenangan yang sama dalam memfasilitasi produksi statistik hayati di antara kementerian/lembaga.  Pada kesempatan yang sama, mitra pembangunan Vital Strategies menyampaikan kesediaannya mendukung Kemendagri dalam memperkuat sistem pencatatan sipil dan statistik hayati.  

Kegiatan kunjungan diakhiri dengan penyampaian rencana Kick-off Meeting Produksi Statistik Hayati Indonesia pada bulan Juni 2024.  Seknas AKPSH menyampaikan tujuan pertemuan tersebut adalah untuk menyepakati proses dan tata kelola produksi statistik hayati seperti yang tercantum dalam modul pedoman teknis produksi statistik hayati, dan dimulainya penyusunan laporan statistik hayati di Indonesia tahun 2024.  Untuk itu diperlukan dukungan kehadiran para pejabat penting terkait dalam lingkup Tim Produksi Statistik Hayati yang termasuk di dalamnya adalah Kemendagri sebagai penguatan komitmen bersama untuk mendukung produksi statistik hayati Indonesia tahun 2024.

Kick-Off Meeting Landscape Analysis Sistem Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (AKPSH)/Civil Registration Vital Statistics (CRVS) merupakan penyampaian rencana pelaksanaan Landscape Analysis dalam mengembangkan sistem secara digital. Rapat ini dipimpin oleh Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas dan dihadiri oleh kementerian/Lembaga terkait yang menjadi anggota tim nasional Stranas AKPSH serta mitra Pembangunan. Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan rencana kegiatan Landscape Analysis AKPSH/CRVS kepada kementerian/Lembaga agar mendapatkan saran dan masukan untuk pengembangan AKPSH/CRVS secara digital.

Latar belakang dari kegiatan Landscape Analysis yaitu masih terdapat banyak balita yang belum terdaftar dan belum memiliki akta kelahiran. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis untuk memahami konteks dan keterbatasan sistem CRVS secara digital pada teknologi yang telah diimplementasikan. Fokus utama analisis ini untuk memperkuat sistem maupun platform dalam pencatatan kependudukan untuk menjangkau cakupan kepemilikan dokumen kependudukan yang masih rendah salah satunya akta kelahiran. Identifikasi kebutuhan pengembangan digitalisasi pada CRVS juga perlu dilakukan agar dapat mengoptimalkan pemanfaatan data CRVS di Indonesia. Selain itu, untuk menganalisis kondisi sarana dan prasarana yang ada, pemetaan dan identifikasi sosial budaya masyarakat setempat juga diperlukan untuk mengatasi permasalahan kepemilikan dokumen kependudukan yang disebabkan oleh isu sosial dan budaya.

Kegiatan Landscape Analysis merupakan salah satu bentuk dukungan mitra pembangunan UNICEF Indonesia melalui DIGITECH Development terhadap pelaksanaan Stranas AKPSH. Analisis ini merupakan kajian awal yang dilakukan secara komprehensif terhadap lanskap digitalisasi adminduk dan statistik hayati pada tingkat nasional (K/L) dan daerah terutama Provinsi Papua (Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura) dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kota Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Selatan) yang sebagai daerah sampel penelitian. Penentuan wilayah sampel dilakukan berdasarkan purposive sampling yang mempertimbangkan interaksi dengan household. Adapun aspek yang diteliti meliputi kondisi layanan CRVS dalam lingkup 9 target indikator Stranas AKPSH, dan pemanfaatan data untuk layanan bagi penduduk rentan dan sektor Pendidikan. 

Metode wawancara dilakukan kepada pemangku kepentingan untuk meninjau proses bisnis dan kerangka hukum CRVS untuk memetakan peluang, permasalahan, dan keterbatasan teknologi informasi untuk mengoptimalkan pengelolaan pencatatan sipil. Selain itu, wawancara kepada masyarakat setempat juga dilakukan agar dapat memperoleh informasi secara mendalam dalam permohonan dokumen kependudukan. Pelaksanaan kegiatan Landscape Analysis terdiri dari lima tahapan, yaitu: 

Fase 1: Framing and project launch

Fase 2: As-is dan analisis kelayakan teknis

Fase 3: Adaptasi sistem CRVS digital untuk laporan provinsi

Fase 4: Workshop, dan

Fase 5: Laporan Akhir

Kegiatan Landscape Analysis diharapkan dapat menjadi pelengkap dari kegiatan Stranas AKPSH antar-kementerian/lembaga dalam menyinergikan program sejenis untuk mencapai target kepemilikan dokumen kependudukan dan pengembangan statistik hayati. Selain itu, teridentifikasi kebutuhan akan pengembangan digitalisasi sistem CRVS dapat mengoptimalisasi pemanfaatan data CRVS dengan memperhatikan aspek sosial budaya, infrastruktur, dan geografis sehingga dapat memberikan rekomendasi strategi keberlanjutan program ditingkat pusat maupun daerah. Sehingga, dapat terjalinnya integrasi antar kementerian/lembaga dan menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan perencanaan Pembangunan.

26 Februari 2021 - Rapat Koordinasi Lintas K/L untuk Implementasi Stranas AKPSH Seri Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi bertujuan untuk merumuskan strategi dan rencana pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati khususnya mengenai advokasi, edukasi, dan sosialisasi layanan administrasi kependudukan. Rapat ini dihadiri oleh perwakilan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Kementerian Komunikasi dan Informasi, UNICEF, KOMPAK, dan PUSKAPA. 

Untuk mendorong cakupan kepemilikan akta kelahiran, KPPPA telah melakukan koordinasi dan kerja sama dengan beberapa Kementerian/Lembaga untuk melakukan sosialisasi dan menyelenggarakan forum diskusi administrasi kependudukan di tingkat daerah dengan dukungan perangkat daerah setempat. Saat ini KPPPA juga tengah berupaya menyiapkan Buku Saku Percepatan Akta Kelahiran yang diharapkan dapat menjadi rujukan pemerintah daerah.

Kementerian Komunikasi dan Informasi mendukung Stranas AKPSH khususnya pada Kelompok Kerja (Pokja) 2 & 4. Salah satu luaran Pokja 2 pelaksanaan sosialisasi, advokasi, dan edukasi di daerah dimana Kemenkominfo mendukung penuh upaya tersebut melalui penyediaan media dan sarana prasarana. Sedangkan dukungan Kemenkominfo untuk Pokja 4 yaitu penyusunan kebijakan mengenai kerahasiaan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Kemenkominfo menyatakan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sudah memasuki tahap akhir untuk disahkan. Kerahasiaan data pribadi sangat relevan dalam mendukung transformasi digital.

Jakarta, 18 April 2022 – Komitmen pemerintah Indonesia untuk melakukan pencatatan kependudukan dan pengembangan statistik hayati telah tertuang pada UN Principles and Recommendations for Vital Statistics Rev. 3. 2013, Regional Action Framework and Regional Strategy Plan 2015-2024, SDGs, RPJMN 2020-2024, dan RKP 2022. Untuk menerapkan komitmen tersebut, dilaksanakan Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (Starnas AKPSH) yang telah diamanatkan melalui Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2019 yang bertujuan untuk:

1. Melaksanakan pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk yang yang terus menerus, universal, dan inklusif;
2. Mewujudkan kepemilikan dokumen kependudukan dan identitas hukum yang lengkap dan relevan bagi semua penduduk; serta
3. Menyediakan statistik hayati yang berkualitas, akurat, lengkap, dan tepat waktu.

Pencatatan kependudukan di tingkat tapak merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan yang dilakukan di daerah. Perluasan jangkuan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil merupakan unsur penting untuk mengembangkan ketersediaan Statistik Hayati yang akurat, lengkap, dan tepat untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Berbagai strategi program sosialisasi telah direncanakan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan Stranas AKPSH di antaranya peluncuran dan sosialisasi portal Stranas AKPSH, diseminasi praktik baik, lokakarya, serta melalui kunjungan ke daerah. Kegiatan sosialisasi ini memiliki berperan besar dalam mendukung pembangunan manusia dan dalam proses perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan pembangunan.

Peristiwa penting yang akan menjadi fokus dalam sosialisasi di antaranya kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, dan pengangkatan anak. Pelaksanaan sosialisasi ini akan melibatkan berbagai K/L anggota Pokja Stranas AKPSH, pemerintah daerah, LSM, dan masyarakat umum. 

10 Agustus 2022 – Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas bersama dengan Direktorat Pencatatan Sipil, Kemendagri, Mahkamah Agung, Kementerian Agama, Kemendikbudristek dan Dinas Dukcapil Kab. Kulon Progo melakukan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (Stranas AKPSH) di Indonesia Wilayah Barat. Acara ini dilakukan secara daring dengan mengundang pemerintah pusat dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang berada di wilayah barat Indonesia. Tujuan sosialisasi ini untuk membahas kebijakan dan strategi peningkatan cakupan akta kelahiran, akta kematian, dan data perkawinan serta perceraian dengan topik:

1. Kebijakan Pencatatan Akta Kelahiran dalam Pencatatan Sipil;
2. Mekanisme Pencatatan Akta Kelahiran;
3. Kebijakan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian dalam Pencatatan Sipil; dan
4. Mekanisme Pencatatan Perkawinan Adat dan Penghayat Kepercayaan

Pencatatan administrasi dan kependudukan memiliki peran sentral dalam pembangunan manusia. Pengembangan dan pemanfaatan data kependudukan serta statistik hayati menjadi aspek penting dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan. Dalam rangka meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan, melalui Stranas AKPSH telah dilakukan kolaborasi dengan 22 Kementerian/Lembaga serta bekerja sama dengan mitra pembangunan. Pembahasan isu-isu strategis dalam Stranas AKPSH di tahun 2022 diantaranya: perlu penguatan kelembagaan dalam pencatatan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk pengembangan statistik hayati; penerapan dan penyelarasan program dan kebijakan lintas sektor terkait pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; pengembangan materi sosialisasi, advokasi, dan edukasi mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; dan peningkatan kapasitas anggota pokja dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan AKPSH; serta pemanfaatan portal Stranas AKPSH.

Kepemilikan dokumen kependudukan merupakan hak yang harus dimiliki oleh setiap penduduk. Dokumen kependudukan adalah dokumen pendaftaran yang terdiri dari Kartu Keluarga, KTP-el, KIA, dan dokumen pencatatan sipil yang terdiri dari Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, dan Akta Perceraian. Dalam pencatatan perkawinan dan perceraian, tata cara pencatatan ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Penduduk dapat melakukan isbat nikah atau perceraian di peradilan agama bagi penduduk muslim dan di peradilan umum bagi penduduk non-muslim. Mekanisme perkawinan dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu pendaftaran, verifikasi adminisrasi, pemanggilan, sidang, putusan, upaya hukum, dan diakhiri dengan penerbitan akta nikah melalui KUA bagi penduduk muslim, sedangkan penduduk non-muslim melalui Disdukcapil. Sedangkan dalam pengajuan perkara/perceraian, prosesnya dapat dilakukan di pengadilan secara manual maupun elektronik (e-Court).

Upaya dalam meningkatkan kepemilikan akta perkawinan dan perceraian terus dilakukan diantaranya dengan menciptakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), melakukan sidang keliling di lingkungan Peradilan Negeri dan Peradilan Agama di wilayah terpencil, sidang isbat nikah secara terpadu, menjalin komunikasi dan MoU dengan kementerian terkait untuk mencipatakan tertib administrasi dalam pencatatan perkawinan dan perceraian. Selain itu, dibutuhkan juga peran serta dukungan dari Kelompok Kerja AKPSH baik di tingkat pusat maupun daerah dan membangun kesadaran dan keaktifan masyarakat di daerah dalam kepemilikan dokumen kependudukan. Pada tingkat pelaksanaan perlu dilakukan Pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan materi intruksional bagi staf di lapangan dan peningkatan kapasitas dalam monitoring dan evaluasi pelakasanaan Stranas AKPSH termasuk evaluasi kualitas data dan analisis statistik hayati. Perluasan sistem berbasis IT juga menjadi faktor dalam penjangkauan administrasi kependudukan dengan mengembangkan database yang memanfaatkan data kependudukan/SIAK di tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat untuk dapat berbagi data, verifikasi, dan kompilasi data yang lebih baik.

16 Agustus 2022 – Pencatatan administrasi kependudukan memiliki peran sentral dalam pembangunan manusia. Pengembangan dan pemanfaatan data kependudukan serta statistik hayati merupakan elemen penting dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam kebijakan pembangunan. Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas bersama dengan Direktorat Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan Dinas Dukcapil Kabupaten Padang melakukan Soialisasi Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati di Indonesia Wilayah Tengah yang dihadiri oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan pelaksanaan sosialisasi adalah untuk membahas kebijakan pencatatan akta kelahiran dalam pencatatan sipil; mekanisme pencatatan akta kelahiran; kebijakan pencatatan perkawinan dan perceraian dalam pencatatan sipil; dan mekanisme pencatatan perkawinan adat dan penghayat kepercayaan.

Kepemilikan data kependudukan merupakan aspek penting sebagai dasar untuk dapat mengakses pelayanan publik. Kepemilikan data NIK dapat menjadi identitas bagi masyarakat yang akan mengakses pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia. Integrasi antara sistem akan mempermudah dalam pengelolaan pelayanan salah satunya dalam program BPJS Kesehatan. Dalam pelaksanaan BPJS Kesehatan akan terhimpun data kelahiran, kematian, dan penyebab kematian berdasarkan pelayanan kesehatan di tingkat primer dan rujukan. Data tersebut dapat dipadankan dengan data administrasi kependudukan Dukcapil yang bermanfaat untuk meningkatkan validitas data kepesertaan. Saat ini, BPJS Kesehatan sedang memperkuat MoU dengan Dukcapil terkait mekanisme interoperabilitas data.

Dalam sosialisasi tersebut juga disampaikan bahwa sistem pencatatan kematian saat ini belum berjalan secara maksimal. Masyarakat pada umumnya akan mengurus akta kematian berdasarkan kebutuhan tertentu seperti saat pengurusan warisan atau asuransi. Tentunya perlu dilakukan peningkatan kesadaran dengan keterlibatan seluruh stakeholder di daerah maupun pusat seperti tokoh masyarakat atau agama yang dapat mendorong tertib dalam kepemilikan dokumen kependudukan. Peran dan dukungan para pihak, inovasi program, dan kerjasama sangat diperlukan untuk menciptakan percepatan administrasi kependudukan dan untuk pengembangan statistik hayati.