Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri mendukung Stranas AKPSH pada pengembangan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengembangan rujukan informasi persyaratan dan tata cara layanan, penguatan infrastruktur Sistem Informasi Kependudukan dan Catatan Sipil, serta penguatan integrasi dan pemanfaatan informasi lintas sektor.
Berikut adalah peran Kementerian Dalam Negeri dalam implementasi luaran Stranas AKPSH:
Tahun 2019, tersedianya layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mudah, cepat, dan inovatif
Kegiatan 1.1.1 Pengembangan layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mudah, cepat, dan inovatif
Luaran
Baku Laksana (SOP) penyelenggaraan layanan mudah, cepat, dan inovatif Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di tingkat Kabupaten/Kota
Peran
Terkait/Pendukung
Tahun
2019
Luaran
Penyederhanaan prosedur dan layanan terpadu Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Peran
Terkait/Pendukung
Tahun
2019
Luaran
Kebijakan tentang layanan terpadu terkait Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Peran
Terkait/Pendukung
Tahun
2019
Luaran
Kebijakan layanan keliling terpadu Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Peran
Terkait/Pendukung
Tahun
2019
Kegiatan 1.1.2 Pemenuhan kuantitas dan kapasitas petugas layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Luaran
Kebijakan pemenuhan kuantitas dan kapasitas layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Peran
Terkait/Pendukung
Tahun
2019
Di tahun 2020, tersedianya dan diterapkannya semua peraturan pelaksana terkait pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di tingkat desa dan kelurahan
Kegiatan 1.2.1 Fasilitasi kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatarr Sipil di tingkat kecamatan dan desa
Luaran
Terlaksananya layanan Pendaftarar Penduduk dan Pencatatan Sipil di tingkat kecamatan dan desa
Peran
Terkait/Pendukung
Tahun
2020
Kegiatan 1.2.2 Penyelesaian pembentukan unit pelaksana teknis kabupaten lkota dan penunjukkan Pejabat Pencatatan Sipil di kecamatan/unit pelaksana teknis
Luaran
Kecamatan yang sudah melaksanakan wewenang Pejabat Pencatatan Sipil di kecamatan/unit pelaksana teknis untuk memberikan layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Peran
Terkait/Pendukung
Tahun
2020
Kegiatan 1.2.3 Penunjukkan Pejabat Pencatatan Sipil di luar negeri
Luaran
Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang telah menunjuk Pejabat Pencatatan Sipil
Peran
Terkait/Pendukung
Tahun
2020
Kegiatan 1.2.4 Pemenuhan penempatan petugas registrasi
Luaran
Petugas registrasi yang ditempatkan di desa
Peran
Terkait/Pendukung
Tahun
2020
Di tahun 2021, terbangunnya sistem Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berbasis teknologi
Kegiatan 1.3.1 Pengembangan rujukan informasi persyaratan dan tata cara layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil satu pintu yang mudah diakses dan inklusif
Luaran
Kebijakan tentang informasi persyaratan dan tata cara layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil satu pintu yang mudah diakses dan inklusif
Peran
Terkait/Pendukung
Tahun
2021
Luaran
Rujukan informasi mengenai persyaratan dan tata cara layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mudah diakses dan inklusif
Peran
Terkait/Pendukung
Tahun
2021
Kegiatan 1.3.2 Penguatan infrastruktur sistem informasi kependudukan dan catatan sipil
Luaran
Skema strategi penganggaran, pendanaan, dan pengadaan penguatan infrastruktur sistem informasi kependudukan dan catatan sipil
Peran
Terkait/Pendukung
Tahun
2021
Luaran
Peningkatan kapasitas perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), jaringan, keamanan, sumber daya manusia, dan tata kelola sistem informasi
Peran
Terkait/Pendukung
Tahun
2021
Kegiatan 1.3.3 Pengembangan sistem registrasi daring untuk Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
Luaran
Kebijakan sistem registrasi daring untuk Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang terintegrasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
Peran
Terkait/Pendukung
Tahun
2021
Kegiatan 1.3.4 Penguatan sistem pengaduan dan penyampaian aspirasi yang responsif mengenai layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Luaran
Sistem pengaduan dan penyampaian aspirasi yang responsif mengenai layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tersedia di semua wilayah yang terintegrasi dengan sistem pengaduan lain di tingkat nasional
Peran
Terkait/Pendukung
Tahun
2021
Kegiatan 1.3.5 Pemutakhiran data kependudukan yang terhubungkan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan secara otomatis
Luaran
Kebijakan penyelenggaraan sistem informasi yang terhubung dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
Peran
Terkait/Pendukung
Tahun
2021
Luaran
Sistem informasi desa/kelurahan yang terhubung dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
Peran
Terkait/Pendukung
Tahun
2021
Luaran
Sistem informasi kependudukan di luar negeri yang terhubung dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
Peran
Terkait/Pendukung
Tahun
2021
Di tahun 2024, terhubungnya sistem informasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil lintas sektor
Kegiatan 1.4.1 Penguatan integrasi penerimaan pelaporan, bagi pakai, dan umpan balikan untuk Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Luaran
Kebijakan data balikan, pemanfaatan data kependudukan yang terintegrasi antara lain untuk layanan publik
Peran
Terkait/Pendukung
Tahun
2024
Luaran
Sistem informasi yang terhubung dua arah antarkementerian/ lembaga pemangku kepentingan data Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berdasar pada Nomor Induk Kependudukan dan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
Peran
Terkait/Pendukung
Tahun
2024
Kegiatan 1.4.2 Penguatan pemanfaatan informasi lintas sektor dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
Luaran
Data terintegrasi digunakan untuk perluasan jangkauan layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Peran
Terkait/Pendukung
Tahun
2024
Kegiatan 1.4.3 Pengembangan mekanisme pencatatan dan pelaporan peristiwa kematian dan penyebab kematian yang terintegrasi di tingkat pusat dan daerah
Luaran
Kebijakan pencatatan dan pelaporan peristiwa kematian dan penyebab kematian yang terintegrasi di tingkat pusat dan daerah
Peran
Terkait/Pendukung
Tahun
2024
Kegiatan 1.4.4 Integrasi prosedur pencatatan perceraian dan pengeluaran akta perceraian di Pengadilan dengan Pencatatan Sipil
Luaran
Kebijakan pencatatan perceraian yang terintegrasi antarunit layanan
Peran
Terkait/Pendukung
Tahun
2024
Berikut adalah peran Kementerian Dalam Negeri dalam implementasi luaran Stranas AKPSH:
Di tahun 2019, terlibat aktifnya seluruh pemangku kepentingan dalam sosialisasi, advokasi dan edukasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Kegiatan 2.1.1 Sosialisasi, advokasi, dan edukasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Luaran
Materi sosialisasi, advokasi, dan edukasi terintegrasi mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Peran
Terkait/Pendukung
Tahun
2019
Luaran
Pelaksanaan sosialisasi, advokasi, dan edukasi tata cara dan pentingnya Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil terintegrasi bersama dengan Pemerintah dan pemangku kepentingan
Peran
Terkait/Pendukung
Tahun
2019
Kegiatan 2.1.2 Pengembangan program edukasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di lembaga pendidikan tinggi
Luaran
Kurikulum dasar Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk lembaga pendidikan tinggi (tata kelola pemerintahan, demografi, kesehatan, hukum, dan sosial).
Peran
Terkait/Pendukung
Tahun
2019
Luaran
Kurikulum identifikasi penyebab kematian menggunakan kode International Classification of Diseases (ICD) dalam materi ajar tenaga kesehatan
Peran
Terkait/Pendukung
Tahun
2020
Luaran
Penerapan kurikulum International Classification of Diseases (lCD) di lembaga pendidikan tinggi bidang kesehatan
Peran
Terkait/Pendukung
Tahun
2024
Kegiatan 2.1.3 Pelibatan organisasi masyarakat sipil, kader komunitas, dan tokoh masyarakat dalam sosialisasi, advokasi, dan edukasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Luaran
Mekanisme pelibatan organisasi, kader masyarakat, dan tokoh masyarakat untuk menemukenali masyarakat yang belum mempunyai dokumen kependudukan
Peran
Terkait/Pendukung
Tahun
2019
Di tahun 2024, termanfaatkannya Dokumen Kependudukan untuk perluasan layanan publik
Kegiatan 2.2.1 Pemanfaatan data dan dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk mengakses layanan publik
Luaran
Kebijakan pemanfaatan data dan dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk mengakses layanan publik
Peran
Terkait/Pendukung
Tahun
2024
Berikut adalah peran Kementerian Dalam Negeri dalam implementasi luaran Stranas AKPSH:
Tahun 2020, tersusunnya klasifikasi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus dan karakteristik kerentanan dalam mengakses layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Kegiatan 3.1.2 Percepatan pembentukan dan peningkatan peran Tim Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang menjangkau dan mendata kebutuhan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus
Luaran
Seluruh kabupaten/ kota memiliki Tim Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan lintas sektor yang bekerja menjangkau ke kelurahan atau desa
Peran
Terkait/Pendukung
Tahun
2019
Kegiatan 3.1.3 Identifikasi kerentanan dan hambatan dalam mengakses layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus
Luaran
Analisis dan kajian hukum kerentanan dan hambatan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus dalam mengakses layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Peran
Terkait/Pendukung
Tahun
2019
Luaran
Kebijakan untuk mempermudah akses Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus kepada layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Peran
Terkait/Pendukung
Tahun
2019
Tahun 2021, tersedianya instrumen kebijakan mengenai pedoman teknis pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus
Kegiatan 3.2.1 Penyelarasan kebijakan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus
Luaran
Rekomendasi sinkronisasi peraturan perundang-undangan mengenai Administrasi Kependudukan dengan kebijakan terkait Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus
Peran
Terkait/Pendukung
Tahun
2021
Kegiatan 3.2.2 Penyusunan pedoman teknis pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus
Luaran
Pedoman teknis pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus
Peran
Terkait/Pendukung
Tahun
2021
Tahun 2021, terlayaninya Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus dalam mendapatkan dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Kegiatan 3.3.1 Peningkatan kapasitas penyedia layanan tentang prosedur pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus
Luaran
Peningkatan pemahaman dan kemampuan penyedia layanan dalam melakukan layanan pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus
Peran
Terkait/Pendukung
Tahun
2021
Kegiatan 3.3.2 Inovasi perluasan akses dan cakupan kepemilikan dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus
Luaran
Peningkatan akses dan cakupan kepemilikan dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus
Peran
Terkait/Pendukung
Tahun
2021
Luaran
Layanan terpadu Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus
Peran
Terkait/Pendukung
Tahun
2021
Luaran
Sarana dan prasarana serta tenaga pendamping layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang dapat diakses Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus
Peran
Terkait/Pendukung
Tahun
2021
Luaran
Kebijakan pembebasan biaya perkara dan pendampingan hukum untuk pengurusan permohonan pengesahan perkawinan (itsbat) atau perceraian yang dialami Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus
Peran
Terkait/Pendukung
Tahun
2021
Di akhir tahun 2022, meningkatnya pengetahuan dan keaktifan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus dalam mencatatkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting
Kegiatan 3.4.1 Pengembangan media komunikasi, informasi, dan pendidikan (sosialisasi, advokasi, dan edukasi) tentang persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mudah diakses oleh Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus
Luaran
Rujukan informasi tentang persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mudah diakses oleh Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus
Peran
Terkait/Pendukung
Tahun
2022
Kegiatan 3.4.2 Pelibatan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus dalam sosialisasi, advokasi, edukasi, dan penyusunan kebijakan pelayanan Pencatatatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus
Luaran
Partisipasi aktif Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus dalam penyusunan kebijakan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Peran
Terkait/Pendukung
Tahun
2022
Luaran
Sosialisasi, advokasi, dan edukasi layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus
Peran
Terkait/Pendukung
Tahun
2022
Berikut adalah peran Kementerian Dalam Negeri dalam implementasi luaran Stranas AKPSH:
Tahun 2O2O, tersedianya Statistik Hayati yang akurat yang dapat diakses oleh publik
Kegiatan 4.1.1 Pengembangan data Statistik Hayati di tingkat pusat dan daerah dengan mendorong kerja sama antarsektor
Luaran
Data Statistik Hayati yang terhubung antarkementerian/lembaga
Peran
Terkait/Pendukung
Tahun
2020
Luaran
Data agregat Statistik Hayati setiap semester tersedia sebagai informasi publik yang mudah diakses
Peran
Terkait/Pendukung
Tahun
2020
Luaran
Data Statistik Hayati terpilah dan tersedia untuk perencanaan dan pcnganggaran pembangunan
Peran
Terkait/Pendukung
Tahun
2020
Tahun 2O2O, termanfaatkannya data kependudukan untuk pembangunan dan pelayanan publik
Kegiatan 4.2.1 Peningkatan kapasitas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menggunakan Statistik Hayati untuk perencanaan penganggaran, pemantauan, dan evaluasi kebijakan pembangunan secara berkala
Luaran
Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah telah menggunakan Statistik Hayati dalam perencanaan penganggaran, pemantauan, dan evaluasi kebijakan pembangunan
Peran
Terkait/Pendukung
Tahun
2020
Kegiatan 4.2.2 Penyusunan mekanisme pelindungan kerahasiaan data Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Luaran
Instrumen kebijakan pelindungan kerahasiaan data Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Peran
Terkait/Pendukung
Tahun
2020
Kegiatan 4.2.3 Pemanfaatan Statistik Hayati dalam peningkatan kualitas layanan publik
Luaran
Statistik Hayati untuk peningkatan kualitas layanan publik
Peran
Terkait/Pendukung
Tahun
2020
Kegiatan 4.2.4 Integrasi data kependudukan dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dengan sensus penduduk
Luaran
Data kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan tersedia untuk dimanfaatkan sebagai dasar pelaksanaan sensus penduduk
Peran
Terkait/Pendukung
Tahun
2019
Luaran
Data sensus penduduk untuk pemutakhiran data kependudukan
Peran
Terkait/Pendukung
Tahun
2021
Berikut adalah peran Kementerian Dalam Negeri dalam implementasi luaran Stranas AKPSH:
Di tahun 2O2O, terbangunnya tata kelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang selaras antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Kegiatan 5. 1.1 Pengembangan mekanisme penganggaran untuk Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di tingkat pusat dan daerah
Luaran
Rencana penganggaran untuk Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di pusat dan daerah
Peran
Terkait/Pendukung
Tahun
2020
Luaran
Kebijakan fasilitasi dukungan Desa terhadap Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Peran
Terkait/Pendukung
Tahun
2020
Kegiatan 5.1.2 Penyelarasan program dan kebijakan strategis di daerah dengan kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Luaran
Tersedianya layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam program dan kebijakan strategis di daerah
Peran
Terkait/Pendukung
Tahun
2020
Di tahun 2023, tersedianya kerangka kebijakan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang selaras antarsektor
Kegiatan 5.2.1 Penyusunan pedoman teknis pencatatan perkawinan agama yang dilakukan di masa lampau, perkawinan adat, dan perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, perkawinan campuran serta perkawinan agama yang terjadi di luar negeri dan di daerah perbatasan
Luaran
Kebijakan pencatatan perkawinan agama yang dilakukan di masa Iampau, perkawinan adat, dan perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, perkawinan campuran dan perkawinan agama yang terjadi di luar negeri dan di daerah perbatasan
Peran
Terkait/Pendukung
Tahun
2023
Kegiatan 5.2.2 Penyelarasan kebijakan dan prosedur pencatatan perubahan status anak
Luaran
Kebijakan pencatatan perubahan status anak yang selaras antara Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, dan Mahkamah Agung
Peran
Terkait/Pendukung
Tahun
2023
Luaran
Kebijakan pemberian layanan pencatatan perubahan status anak
Peran
Terkait/Pendukung
Tahun
2023
Luaran
Kebijakan pencatatan pengangkatan anak, perwalian serta perubahan status lainnya
Peran
Terkait/Pendukung
Tahun
2023
Luaran
Prosedur layanan pencatatan perubahan status anak yang selaras antara Pengadilan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Peran
Terkait/Pendukung
Tahun
2023
Tahun 2O2O, seluruh layanan publik menggunakan Nomor Induk Kependudukan sebagai identitas tunggal
Kegiatan 5.3.1 Penguatan koordinasi integrasi layanan publik menggunakan Nomor Induk Kependudukan
Luaran
Nomor Induk Kependudukan digunakan sebagai identitas tunggal dalam pelayanan publik
Peran
Terkait/Pendukung
Tahun
2020
Kegiatan 5.3.2 Sinkronisasi terkait kebijakan kementerian/lembaga dalam penggunaan Nomor Induk Kependudukan untuk pelayanan publik
Luaran
Nomor Induk Kependudukan digunakan sebagai identitas tunggal dalam pelayanan publik
Peran
Terkait/Pendukung
Tahun
2020