Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan berperan sebagai Dewan Pengarah sesuai dengan Perpres No 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati.
Berikut adalah peran Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam implementasi luaran Stranas AKPSH:
Di tahun 2O2O, terbangunnya tata kelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang selaras antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Kegiatan 5.1.2 Penyelarasan program dan kebijakan strategis di daerah dengan kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Luaran
Tersedianya layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam program dan kebijakan strategis di daerah
Peran
Terkait/Pendukung
Tahun
2020
Tahun 2O2O, seluruh layanan publik menggunakan Nomor Induk Kependudukan sebagai identitas tunggal
Kegiatan 5.3.1 Penguatan koordinasi integrasi layanan publik menggunakan Nomor Induk Kependudukan
Luaran
Nomor Induk Kependudukan digunakan sebagai identitas tunggal dalam pelayanan publik
Peran
Terkait/Pendukung
Tahun
2020
Kegiatan 5.3.2 Sinkronisasi terkait kebijakan kementerian/lembaga dalam penggunaan Nomor Induk Kependudukan untuk pelayanan publik
Luaran
Nomor Induk Kependudukan digunakan sebagai identitas tunggal dalam pelayanan publik
Peran
Terkait/Pendukung
Tahun
2020