Mahkamah Agung
Mahkamah Agung mendukung Stranas AKPSH pada Penyederhanaan prosedur dan layanan terpadu, pencatatan perceraian yang terintegrasi antar unit layanan, serta pembebasan biaya perkara dan pendampingan hukum untuk pengurusan permohonan pengesahan perkawinan (itsbat) atau perceraian yang dialami penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus.
Berikut adalah peran Mahkamah Agung dalam implementasi luaran Stranas AKPSH:
Tahun 2019, tersedianya layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mudah, cepat, dan inovatif
Kegiatan 1.1.1 Pengembangan layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mudah, cepat, dan inovatif
Luaran
Baku Laksana (SOP) penyelenggaraan layanan mudah, cepat, dan inovatif Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di tingkat Kabupaten/Kota
Peran
Terkait/Pendukung
Tahun
2019
Luaran
Penyederhanaan prosedur dan layanan terpadu Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Peran
Terkait/Pendukung
Tahun
2019
Luaran
Kebijakan tentang layanan terpadu terkait Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Peran
Terkait/Pendukung
Tahun
2019
Di tahun 2021, terbangunnya sistem Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berbasis teknologi
Kegiatan 1.3.1 Pengembangan rujukan informasi persyaratan dan tata cara layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil satu pintu yang mudah diakses dan inklusif
Luaran
Kebijakan tentang informasi persyaratan dan tata cara layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil satu pintu yang mudah diakses dan inklusif
Peran
Terkait/Pendukung
Tahun
2021
Di tahun 2024, terhubungnya sistem informasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil lintas sektor
Kegiatan 1.4.1 Penguatan integrasi penerimaan pelaporan, bagi pakai, dan umpan balikan untuk Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Luaran
Kebijakan data balikan, pemanfaatan data kependudukan yang terintegrasi antara lain untuk layanan publik
Peran
Terkait/Pendukung
Tahun
2024
Luaran
Sistem informasi yang terhubung dua arah antarkementerian/ lembaga pemangku kepentingan data Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berdasar pada Nomor Induk Kependudukan dan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
Peran
Terkait/Pendukung
Tahun
2024
Kegiatan 1.4.2 Penguatan pemanfaatan informasi lintas sektor dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
Luaran
Data terintegrasi digunakan untuk perluasan jangkauan layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Peran
Terkait/Pendukung
Tahun
2024
Kegiatan 1.4.4 Integrasi prosedur pencatatan perceraian dan pengeluaran akta perceraian di Pengadilan dengan Pencatatan Sipil
Luaran
Kebijakan pencatatan perceraian yang terintegrasi antarunit layanan
Peran
Terkait/Pendukung
Tahun
2024
Berikut adalah peran Mahkamah Agung dalam implementasi luaran Stranas AKPSH:
Di tahun 2019, terlibat aktifnya seluruh pemangku kepentingan dalam sosialisasi, advokasi dan edukasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Kegiatan 2.1.1 Sosialisasi, advokasi, dan edukasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Luaran
Materi sosialisasi, advokasi, dan edukasi terintegrasi mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Peran
Terkait/Pendukung
Tahun
2019
Luaran
Pelaksanaan sosialisasi, advokasi, dan edukasi tata cara dan pentingnya Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil terintegrasi bersama dengan Pemerintah dan pemangku kepentingan
Peran
Terkait/Pendukung
Tahun
2019
Berikut adalah peran Mahkamah Agung dalam implementasi luaran Stranas AKPSH:
Tahun 2021, terlayaninya Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus dalam mendapatkan dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Kegiatan 3.3.2 Inovasi perluasan akses dan cakupan kepemilikan dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus
Luaran
Kebijakan pembebasan biaya perkara dan pendampingan hukum untuk pengurusan permohonan pengesahan perkawinan (itsbat) atau perceraian yang dialami Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus
Peran
Penanggung Jawab
Tahun
2021
Berikut adalah peran Mahkamah Agung dalam implementasi luaran Stranas AKPSH:
Di tahun 2023, tersedianya kerangka kebijakan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang selaras antarsektor
Kegiatan 5.2.1 Penyusunan pedoman teknis pencatatan perkawinan agama yang dilakukan di masa lampau, perkawinan adat, dan perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, perkawinan campuran serta perkawinan agama yang terjadi di luar negeri dan di daerah perbatasan
Luaran
Kebijakan pencatatan perkawinan agama yang dilakukan di masa Iampau, perkawinan adat, dan perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, perkawinan campuran dan perkawinan agama yang terjadi di luar negeri dan di daerah perbatasan
Peran
Penanggung Jawab
Tahun
2023
Kegiatan 5.2.2 Penyelarasan kebijakan dan prosedur pencatatan perubahan status anak
Luaran
Kebijakan pencatatan perubahan status anak yang selaras antara Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, dan Mahkamah Agung
Peran
Terkait/Pendukung
Tahun
2023
Luaran
Kebijakan pemberian layanan pencatatan perubahan status anak
Peran
Terkait/Pendukung
Tahun
2023
Luaran
Kebijakan pencatatan pengangkatan anak, perwalian serta perubahan status lainnya
Peran
Terkait/Pendukung
Tahun
2023
Luaran
Prosedur layanan pencatatan perubahan status anak yang selaras antara Pengadilan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Peran
Penanggung Jawab
Tahun
2023