Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mendukung Stranas AKPSH pada pemanfaatan data kepundudukan yang terintegrasi untuk layanan publik, dan peningkatan layanan terpadu dengan sarana, prasarana, dan tenaga pendampingan bagi penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus.
Berikut adalah peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam implementasi luaran Stranas AKPSH:
Tahun 2019, tersedianya layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mudah, cepat, dan inovatif
Kegiatan 1.1.1 Pengembangan layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mudah, cepat, dan inovatif
Luaran
Baku Laksana (SOP) penyelenggaraan layanan mudah, cepat, dan inovatif Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di tingkat Kabupaten/Kota
Peran
Terkait/Pendukung
Tahun
2019
Di tahun 2021, terbangunnya sistem Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berbasis teknologi
Kegiatan 1.3.1 Pengembangan rujukan informasi persyaratan dan tata cara layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil satu pintu yang mudah diakses dan inklusif
Luaran
Kebijakan tentang informasi persyaratan dan tata cara layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil satu pintu yang mudah diakses dan inklusif
Peran
Terkait/Pendukung
Tahun
2021
Di tahun 2024, terhubungnya sistem informasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil lintas sektor
Kegiatan 1.4.1 Penguatan integrasi penerimaan pelaporan, bagi pakai, dan umpan balikan untuk Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Luaran
Kebijakan data balikan, pemanfaatan data kependudukan yang terintegrasi antara lain untuk layanan publik
Peran
Terkait/Pendukung
Tahun
2024
Luaran
Sistem informasi yang terhubung dua arah antarkementerian/ lembaga pemangku kepentingan data Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berdasar pada Nomor Induk Kependudukan dan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
Peran
Terkait/Pendukung
Tahun
2024
Berikut adalah peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam implementasi luaran Stranas AKPSH:
Tahun 2020, tersusunnya klasifikasi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus dan karakteristik kerentanan dalam mengakses layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Kegiatan 3.1.1 Pemetaan keragaman Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus
Luaran
Kebijakan klasifikasi (lokasi dan jumlah) Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus dan karakteristik kerentanannya
Peran
Terkait/Pendukung
Tahun
2019
Tahun 2021, tersedianya instrumen kebijakan mengenai pedoman teknis pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus
Kegiatan 3.2.1 Penyelarasan kebijakan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus
Luaran
Rekomendasi sinkronisasi peraturan perundang-undangan mengenai Administrasi Kependudukan dengan kebijakan terkait Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus
Peran
Terkait/Pendukung
Tahun
2021
Tahun 2021, terlayaninya Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus dalam mendapatkan dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Kegiatan 3.3.1 Peningkatan kapasitas penyedia layanan tentang prosedur pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus
Luaran
Peningkatan pemahaman dan kemampuan penyedia layanan dalam melakukan layanan pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus
Peran
Terkait/Pendukung
Tahun
2021
Kegiatan 3.3.2 Inovasi perluasan akses dan cakupan kepemilikan dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus
Luaran
Peningkatan akses dan cakupan kepemilikan dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus
Peran
Terkait/Pendukung
Tahun
2021
Luaran
Layanan terpadu Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus
Peran
Terkait/Pendukung
Tahun
2021
Luaran
Sarana dan prasarana serta tenaga pendamping layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang dapat diakses Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus
Peran
Terkait/Pendukung
Tahun
2021
Di akhir tahun 2022, meningkatnya pengetahuan dan keaktifan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus dalam mencatatkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting
Kegiatan 3.4.2 Pelibatan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus dalam sosialisasi, advokasi, edukasi, dan penyusunan kebijakan pelayanan Pencatatatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus
Luaran
Partisipasi aktif Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus dalam penyusunan kebijakan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Peran
Terkait/Pendukung
Tahun
2022
Luaran
Sosialisasi, advokasi, dan edukasi layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus
Peran
Terkait/Pendukung
Tahun
2022
Berikut adalah peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam implementasi luaran Stranas AKPSH:
Di tahun 2023, tersedianya kerangka kebijakan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang selaras antarsektor
Kegiatan 5.2.1 Penyusunan pedoman teknis pencatatan perkawinan agama yang dilakukan di masa lampau, perkawinan adat, dan perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, perkawinan campuran serta perkawinan agama yang terjadi di luar negeri dan di daerah perbatasan
Luaran
Kebijakan pencatatan perkawinan agama yang dilakukan di masa Iampau, perkawinan adat, dan perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, perkawinan campuran dan perkawinan agama yang terjadi di luar negeri dan di daerah perbatasan
Peran
Terkait/Pendukung
Tahun
2023