Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2019, bahwa dalam rangka menyelenggarakan Stranas AKPSH dibentuklah Tim Nasional Stranas AKPSH. Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Stranas AKPSH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Stranas AKPSH dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
Tim Nasional Stranas AKPSH mengoordinasikan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan berdasarkan hasil koordinasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan Stranas AKPSH kepada Presiden 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu waktu apabila diperlukan.
Susunan Keanggotaan Tim Nasional Stranas AKPSH
-
-
Pengarah
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Ketua Pelaksana
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Wakil Ketua Pelaksana
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
-
Pokja 1
(Kementerian Dalam Negeri)
- Kementerian Sosial
- Kementerian Kesehatan
- Kementerian Keuangan
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Badan Siber dan Sandi Negara
- Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
- Kementerian Agama
- Kementerian Dalam Negeri
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Kementerian Ketenagakerjaan
- Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Kementerian Luar Negeri
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
- Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Mahkamah Agung
-
Pokja 2
(Kementerian Luar Negeri)
- Kementerian Sosial
- Kementerian Kesehatan
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Kementerian Agama
- Kementerian Dalam Negeri
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Kementerian Luar Negeri
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
- Mahkamah Agung
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
-
Pokja 3
(Kementerian Sosial)
- Kementerian Sosial
- Kementerian Kesehatan
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
- Kementerian Agama
- Kementerian Dalam Negeri
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Kementerian Ketenagakerjaan
- Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Kementerian Luar Negeri
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
- Mahkamah Agung
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Pokja 4 (Badan Pusat Statistik)
-
Pokja 5
(Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan)
- Kementerian Sosial
- Kementerian Keuangan
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Kementerian Agama
- Kementerian Dalam Negeri
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Kementerian Luar Negeri
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
- Mahkamah Agung
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
-
Pokja 1
(Kementerian Dalam Negeri)
-
Pengarah
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Ketua Pelaksana
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Wakil Ketua Pelaksana
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kelompok Kerja
Dalam pengelenggaraan Stranas AKPSH didukung pula oleh Kelompok Kerja (Pokja) yang berfungsi untuk merumuskan dan melaksanakan rencana pencapaian 5 strategi tersebut. Pokja terdiri dari kementerian/lembaga anggota pelaksana Stranas sesuai dengan susunan kenaggotaan ketua, sekretaris, anggota K/L, Pemda dan pihak terkait.
Kelompok Kerja (Pokja) 1 bertanggung jawab terhadap arah kebijakan yang telah ditentukan dalam Strategi Nasional AKPSH 1 yaitu Perluasan Jangkauan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Seluruh Penduduk dan Warga Negara Indonesia.
Kelompok Kerja (Pokja) 2 bertanggung jawab terhadap arah kebijakan yang telah ditentukan dalam Strategi Nasional AKPSH, yaitu Perluasan Jangkauan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Seluruh Penduduk dan Warga Negara Indonesia.
Kelompok Kerja (Pokja) 3 bertanggung jawab terhadap arah kebijakan yang telah ditentukan dalam Strategi Nasional AKPSH 3 yaitu Percepatan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan dan Kelompok Khusus.
Kelompok Kerja (Pokja) 4 bertanggung jawab terhadap arah kebijakan yang telah ditentukan dalam Strategi Nasional AKPSH 4 yaitu Pengembangan dan Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Statistik Hayati yang Akurat, Lengkap, dan Tepat Waktu untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan.
Kelompok Kerja (Pokja) 5 bertanggung jawab terhadap arah kebijakan yang telah ditentukan dalam Strategi Nasional AKPSH 5 yaitu Penguatan Koordinasi, Kolaborasi, dan Sinkronisasi antar-Kementerian/Iembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemangku Kepentingan dalam Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Pengembangan Statistik Hayati.
Sekretariat Nasional
Untuk mendukung kinerja Tim Nasional dan masing-masing Kelompok Kerja Stranas AKPSH, Ketua Pelaksana membentuk Sekretariat Tim Nasional Stranas AKPSH yang berkedudukan di Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas dengan dipimpin oleh Pimpinan Tinggi Pratama pada unit kerja tersebut sebagai Kepala Sekretariat. Secara umum, Sekretariat Stranas AKPSH menjalankan peran dalam menyediakan kebutuhan logistik, dokumentasi dan publikasi kegiatan/rapat, penyusunan laporan perkembangan kerja dan dukungan korespondensi Tim Nasional beserta seluruh Kelompok Kerja. Untuk menjalankan fungsinya, Kepala Sekretariat akan dibantu oleh beberapa Tenaga Ahli.